Program Makan Bergizi Gratis: Menilik Janji Manis di Tengah Kebijakan Pendidikan yang Mengundang Tanya

Di tengah gemuruh politik dan janji kampanye yang sering kali lebih manis dari realitas, muncul satu program yang seolah menjanjikan masa depan cerah bagi generasi penerus bangsa: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengklaim bahwa program ini tidak akan mengorbankan anggaran pendidikan. Namun, di negeri di mana janji politik sering kali secepat kilat berubah menjadi angin lalu, wajar jika kita bertanya: benarkah demikian?

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam pernyataan terbarunya, menegaskan bahwa MBG tidak akan mengurangi anggaran pendidikan. Malahan, katanya, program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar akan tetap berjalan, bahkan ditambah dengan pembangunan Sekolah Rakyat. Di sinilah kita harus mengapresiasi kreativitas pemerintah. Bagaimana tidak, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah kita mampu membangun 166 unit Sekolah Rakyat yang menampung hingga 20 ribu siswa. Tahun ini saja, 100 sekolah lagi akan dibangun. Apakah ini contoh nyata dari "keajaiban" anggaran?

Namun, sebelum kita terbawa euforia, mari kita tilik lebih dalam. Pemerintah memang berencana merenovasi 16 ribu sekolah rusak. Tetapi, jangan lupakan bahwa sekolah yang rusak bukanlah masalah baru. Sudah menjadi cerita lama, bagaikan kaset rusak yang terus berulang. Apalagi, persoalan pendidikan di Indonesia, dengan segala kerumitannya, sering kali terjebak dalam labirin birokrasi. Sekolah yang rusak adalah kewenangan daerah, tetapi pemerintah pusat kini mengklaim mampu menanganinya dengan renovasi besar-besaran. Bukankah ini langkah yang patut diapresiasi, atau justru sebuah pengakuan atas ketidakmampuan daerah selama ini?

Di lain sisi, nasib guru honorer dan tenaga pendidik juga tak luput dari perhatian. Pemerintah mengaku memberikan insentif yang lebih baik di era Prabowo. Insentif guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta. Sungguh, ini adalah kabar baik di tengah keluhan panjang para guru yang selama ini merasa terpinggirkan. Namun, apakah kenaikan ini cukup untuk menutupi luka lama para guru honorer yang selama bertahun-tahun merasa terabaikan? Dan bagaimana dengan janji bahwa tunjangan kini dibayar setiap bulan? Seandainya, janji ini bisa terus ditepati di tengah tantangan anggaran yang kompleks.

Sebagai penutup, kita harus bertanya: apakah Program Makan Bergizi Gratis ini adalah langkah nyata menuju pendidikan yang lebih baik, atau sekadar upaya pencitraan di tengah derasnya kritik? Sejarah telah mengajarkan kita, bahwa janji politik sering kali adalah permainan retorika yang indah di permukaan, tetapi kosong di dalam. Maka dari itu, kewaspadaan dan kritisisme adalah kunci dalam mengawal setiap kebijakan, agar program seperti MBG benar-benar menyejahterakan, dan bukan sekadar menambah daftar panjang janji manis yang sulit ditepati.